Serunya Prajambore Sebelas Maret

Kegiatan Prajambore kemarin (11/3) yang dilatih dari TNI AD tentunya memberi perbekalan semangat dan pencerahan bagi calon trainers HIMPAUDI untuk menghadapi JAMBORE KEDUA WILAYAH HIMPAUDI PROVINSI JAWA BARAT 26-29 Juni nanti.

Pagi yang cukup dingin di dataran tinggi Lembang membuka aktivitas Training of HIMPAUDI Leadership Trainers diikuti 138 peserta dari kota/kabupaten di Jawa Barat, terang Ibu Lela, bagian administrasi. Dengan para pembimbing organik dari PW Himpaudi Jabar yaitu Ibu Nurlaeli, Ibu Widayati, Ibu Jamila, dan Pak Teha Sugiyo yang juga disokong penuh oleh Tim Korps Protokoler Universitas Pendidikan Indonesia.

Profil Himpaudi Jabar 2012

HIMPAUDI – Bertujuan menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia.

Paud, Jembatan Keunikan Anak

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan jembatan untuk menunjukkan keunikan setiap anak. Anak diajak belajar sambil bermain. Selain itu anak juga diajari tentang aneka ragam Budaya Nusantara.

Menurut pakar pendidikan Dr. Arif Rahman, bermain merupakan sarana pendidikan anak usia dini. Anak mengeksplorasi, menemukan, memanfaatkan dan menyimpulkan benda di sekitarnya sambil bermain. Bermain sambil belajar pada pendidikan anak usia dini dengan gampangnya sering diabaikan, karena tuntutan anak bisa cepat membaca, menulis dan berhitung.

Kompetensi Pengajar PAUD Akan Ditingkatkan

BANDUNG, PR. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD) akan menjadi salah satu fokus utama pada Musyawarah Wilayah I Himpaudi Jabar, 12 Oktober mendatang. Peningkatan kualitas tenaga pengajar itu berupa pengembangan potensi dan keahlian para guru PAUD.

Kisah Guru PAUD berhonor Rp50.000 per Bulan di Humbahas

Sektor Pendidikan, merupakan pilar utama program pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Disusul sektor kesehatan dan pertanian. Untuk memberhasilkan program tersebut, Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing Msi membuat program misi kerja, yakni, meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada APBD Humbahas Tahun Anggaran 2009, untuk urusan pendidikan, dialokasikan total dana 23,59 persen dari realilasi belanja Rp378.495.284.372.

“Honorku hanya Rp50 per bulan, itupun bisa saya terima sekali dalam setahun dari Dinas Pendidikan. Kalau untuk menutupi balas jasa saya, terpaksa diambil dari uang sekolah anak-anak. Itupun hanya Rp100 ribu per bulan,” ungkap M br Simamora, Rabu 1 September 2010 yang sambil berjalan mengiring sejumlah siswanya untuk pulang kerumah masing masing, di Desa Sosor Gonting.

Ironisnya lagi, honor tersebut bukan diterima langsung setiap bulan. Namun, honor setiap bulan itu, baru bisa diterimanya pada akhir tahun. Sehingga, untuk membayar jasa yang diberikannya, ia terpaksa hanya menerima honor tunai dari uang sekolah para pelajar PAUD.

Walaupun jumlahnya tak seberapa yang Rp100.000 per bulan, M br Simamora, yang hanya lulus dari SMA ini mengaku tetap tabah dan sabar untuk mengajar para pelajarnya.

Untuk tempat belajar para siswa PAUD di desanya, M br Simamora menuturkan, mereka menempati sebuah bangunan gereja di desa itu melalui kesepakatan kepala desa dengan tokoh agama setempat. Akan tetapi, lanjutnya, untuk sarana pendukung belajar mengajar, PAUD Agape tersebut juga tidak pernah mendapat bantuan alat peraga dan alat bermain pelajar dari Dinas Pendidikan Humbahas.

“Semua sarana belajar mengajar dan alat bermain sekolah yang membiayai. Semua dibimbing oleh kepala desa kami. Untungnya, kami bisa mandiri dengan memamfaatkan uang yang ada,” ujarnya.

Ditanya soal honor yang diterimanya setiap bulan apakah mencukupi, boru Simamora itu mengakui sangat tidak cukup. Mau kemana uang Rp100 ribu itu bisa mencukupi. Saya sudah berumahtangga, dengan uang sebesar itu, bisanya untuk beli apa dalam sebulan. Jelas tidak cukuplah,” cetusnya.

Dia mengaku, akan tetap mengajar di sekolah PAUD tersebut walau dengan honor yang tidak memadai. “ Walau dengan honor yang tidak cukup. Saya akan terus mengajar anak anak di desa saya ini. Cita cita saya, semoga anak anak yang bina nanti kelak berhasil dan berpendidikan tinggi. Kalau mereka sukses, mudah mudahan desa kami ini diingat,” tuturnya.

Sementara itu, disaat bersamaan, 4 pelajar PAUD Agape saat diwawancara dihadapan gurunya boru Simamora itu yang masing masing bernama, Esra Lesteria Purba, 5, Mai Purba, 5, Boy Purba, 5,  Perdi Purba, 5, mengatakan, mereka setiap hari harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer ke sekolah masing masing.

Keempat pelajar ini, hanya mengenakan pakaian biasa. Bahkan, salah satu pelajar diantara mereka, Boy Purba mengaku pakaian dalam stelan jas yang sedang dipakainya merupakan pakaian bekas alias pakaian import bekas, yang sengaja dibeli orangtuanya dari pasar. “Baju jasku ini dibeli mamakku dari Onan (pasar) tapi Burjer (pakaian bekas),” ujar Boy Purba tersipu. Yang penting aku bisa sekolahlah�, katanya lagi.

Bukan hanya baju sekolah para pelajar PAUD ini saja yang tampak usang. Tas sekolah yang saat itu dibawa mereka juga tampak sudah koyak koyak. Didalam tas mereka, hanya tampak sebuah buku tulis, pensil dan penghapus. Melihat kemauan kuat belajar dan sekolah para pelajar yang masuk kategori kelas nol ini, sudah selayaknya Pemkab Humbahas benar benar memperhatikan kondisi tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Humbahas, Pensus Sihombing, saat akan dikonfirmasi, Rabu 1 September 2010 di kantornya, terkait alokasi honor guru PAUD dan bantuan alat peraga tersebut, tidak berada ditempat. Ironisnya lagi, mobil bus sekolah BB 7002 D yang dari bantuan pemerintah pusat sama sekali tidak digunakan. (gs)

Sumber: EKSPOSnews, 3 September 2010

Solusi untuk Tantangan - Fasli Jalal

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya tumbuh kembang anak usia dini kepada para pengambil kebijakan, orang tua, masyarakat termasuk tokoh dan pemuka masyarakat, pengelola lembaga pelayanan dan media massa, sehingga komitmen nasional untuk memberikan pelayanan esensial bagi anak usia dini dapat ditingkatkan.


2. Mengupayakan agar semua “bendera-bendera” sektor tetap dihargai dan dipertahankan sehingga kepemilikan dari lembaga baru ini menjadi milik bersama dengan pembagian tugas yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sektor.


3. Melakukan penataan ulang dari sistim perencanaan dan alokasi pembiayaan yang memungkinkan semua sektor terkait untuk melaksanakan pelayanan PP-AUD holistik integratif yang dapat disetujui oleh Bappenas, Departemen Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.


4. Perlu kejelasan peran dari masing-masing pemangku kepentingan terutama dikaitkan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja oleh pemerintah.


5. Menyusun ketentuan tentang kebutuhan kader dan atau tenaga pengelola baik secara kuantitas maupun kualitas agar mampu memberikan pelayanan PP-AUD holistik integratif berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari kelima komponen pelayanan (gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan).


6. Sektor-sektor yang terlibat baik di tingkat pusat maupun daerah perlu membuat prosedur operasional standar bersama tentang peran dan fungsi dari masing-masing terutama yang berkaitan dengan perencanaan, dukungan penganggaran, monitoring, dan evaluasi serta pemberian bantuan teknis.


7. Dalam meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pengelola dan kader di garis terdepan diperlukan kerjasama lintas ilmu dari berbagai bidang keilmuwan antara lain ahli gizi, dokter dibantu oleh bidan atau perawat, sarjana pendidikan anak usia dini dan psikolog di tingkat kecamatan.


8. Tugas tim terpadu di tingkat kecamatan:
   • melakukan seleksi terhadap kader dan tenaga pengelola,
   • melakukan pelatihan untuk mencapai kualitas pelayanan minimal,
   • melakukan pendampingan pada waktu kader atau tenaga pengelola bekerja,
   • melakukan monitoring dan evaluasi dari kinerja kader dan tenaga pengelola serta
   • peningkatan profesionalitas berkelanjutan.


9. Di tingkat kabupaten/kota dibentuk tim multi disiplin dengan tingkat kualifikasi akademik dan kompetensi yang lebih tinggi, dan mereka yang akan bertindak sebagai master trainers dan juga penjaga proses penjaminan mutu (quality assurance) dan jumlah mereka disesuaikan dengan beban kerja. Sedangkan di tingkat propinsi disediakan dukungan (backstopping) dari perguruan tinggi.

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK

Meniti Amanah Menggapai Ridho Allah

HIMPAUDI dilahirkan dengan amanah utama untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia, khususnya pada jalur pendidikan anak usia dini non formal. Dengan visi operasional 2015 HIMPAUDI JAWA BARAT: "Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tangguh, Profesional dan Berakhlak Mulia" Selengkapnya